Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memberikan keterangan tertulis terkait pengawasan haji.Foto: Dok/rni

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapreasiasi semakin baiknya penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/ 2019. Hal tersebut termasuk berbagai inovasi yang hanya bisa sempurna dalam perspektif Indonesia, dengan diplomasi tingkat tinggi. Hal ini ia sampaikan, ketika ia langsung memimpin rapat Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Haji DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah di Madinah Al Munawwarah.

“Seperti yang sudah disampaikan Pak Dirjen, kalau kita baca itu inovasi 2019 salah satunya adalah zonasi. Sebenarnya kita sudah mengarah kepada kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan sebuah kota mandiri di Haramain (Makkah-Madinah) ini,” kata Fahri yang juga selaku Ketua Timwas Haji DPR RI, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (1/8/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menambahkan, dari data yang ia terima, jumlah jemaah Indonesia besarnya hampir sama dengan penduduk negara Brunei Darussalam. “Mereka mayoritas lulusan SD, berusia tua, baru pertama ke luar negeri, dan 98 persen itu baru pertama Haji atau Umrah. Dengan karakteristik seperti itu kita memerlukan sebuah kota yang punya kemampuan melayani dengan maksimal. Dan itu yang bekerja adalah diplomasi tingkat negara,” tambah legislator dapil NTB itu.

Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI terdiri dari Pimpinan DPR RI dan beberapa Anggota Komisi VIII, V, dan IX yang akan berada di tanah suci hingga 15 Agustus 2019 dan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan jajarannya. Selanjutnya, Timwas akan memotret penyelenggaraan Haji secara lebih komprehensif dan memberikan masukan langsung di lapangan maupun evaluasi menyeluruh selepas musim Haji berakhir. (alw/sf)